Jayapura, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menggelar hearing dialog bersama Dinas Pemberdayaan Kampung dan Adat (DPMKA), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat bertempat di ruang rapat Komisi IV Lantai 7, Kamis (13/3/2025).
Hearing dialog ini dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y Betaubun, SH. MH, dengan tujuan untuk membahas berbagai isu strategis terkait pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, serta kesiapan penanggulangan bencana di provinsi ini.
Usai dialog itu, Anggota Komisi IV DPR Papua, Albert Merauje mengatakan beberapa poin penting terkait peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Provinsi Papua.
Menurutnya, dinas ini memegang peran kunci dalam pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyalurkan dana Otsus ke masyarakat. Dana tersebut harus turun langsung ke dinas ini agar bisa digunakan untuk membangun kelembagaan masyarakat adat, seperti Ondoafi dan Ondofolo, serta mendata database masyarakat adat di 8 kabupaten dan 1 kota,” tegas Albert.
Ia menekankan pentingnya database yang lengkap, mulai dari data ibu hamil hingga lansia, serta latar belakang pendidikan masyarakat adat.
“Database ini penting untuk memastikan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam terpenuhi. Dana Otsus harus lebih banyak dialokasikan ke Dinas Pemberdayaan Kampung dan Adat agar kita bisa menjalankan amanat dari roh dana Otsus itu sendiri,” imbuhnya.
Sementara terkait, penanggulangan Bencana di Papua, anggota Komisi IV, Yermias Y. Yanggu Wouw kepada sejumlah wartawan mengatakan, anggaran BPBD di tahun 2024 sangat minim.
“Padahal BPBD merupakan garda terdepan untuk melihat situasi bencana di satu kota dan delapan kabupaten yang memang rawan banjir, dan cuaca yang kita tidak bisa tebak kapan terjadi,” kata Yermias.
Dikatakan, dengan kondisi anggaran di tahun 2024 memang sudah sangat minim, sementara BPBD merupakan garda terdepan untuk menjaga kondisi dan lokasi bencana di satu kota dan delapan Kabupaten.
“Nah, anggaran ini semakin menurun lagi di tahun 2005, dan kami akan berusaha untuk pendekatan ke Pemerintah Provinsi Papua, untuk bagaimana anggarannya bisa ditambah,” janjinya.
Sehingga mereka bisa bekerja optimal, karena kita bicara darurat bencana, kita tidak bisa prediksi, kapan saja pun bisa. Bahkan bencana ini juga bisa karena ulah manusia, dengan merusak lingkungan, penebangan pohon sembarangan.
“Jadi nanti kami akan dorong ke pemerintah provinsi, untuk ada penambahan anggaran untuk penganggulangan bencana di satu kota dan delapan Kabupaten,” tuturnya
Sementara, Kepala BPBD Melianus Aiwui mengatakan, hearing bersama Komisi IV DPR Papua ini adalah sesuatu yang sangat baik.
“Jadi kita berdiskusi, terkait program-program kerja yang belum tentu didukung oleh anggaran, memang saat ini kita berhadapan dengan kondisi cuaca ekstrim yang masih terus kita hadapi,” benernya.
Dikatakan arahan dari kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk terus meningkatkan kewaspadaan, dalam mengantisipasi bencana alam.
“Kita juga memberikan edukasi, sosialisasi atau berupa himbauan-himbauan kepada masyarakat umum, sehingga kita bersama-sama selalu waspada,” akui Melianus.
.
Dikatakan, dalam tugas-tugas kebencanaan, tentu pihaknya membutuhkan bantuan dan perhatian Pemerintah daerah, terkait masalah anggaran.
“Untuk itu pertemuan kita hari ini sangat baik dan sangat positif. Semoga melalui hearing dengan Komisi IV ini, dapat memberikan dukungan kepada kami dalam mengantisipasi bencana di satu kota dan delapan Kabupaten di Papua,” imbuhnya.
Melianus menambahkan, pagu anggaran BPBD tahun 2024 ada pada posisi Rp14 miliar.
“Anggaran ini paling untuk membiayai gaji pegawai dan operasional,” tukasnya.
Sumber: Koreri.com
