Bandung, Sebanyak 36 anggota DPR Papua mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Trans Hotel Bandung, pada 22–23 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas legislatif dalam merumuskan kebijakan yang efisien dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua.
Mengusung tema “Optimalisasi Peran DPR Papua dalam Perencanaan dan Evaluasi untuk Efisiensi dan Peningkatan PAD Provinsi Papua”, kegiatan ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Bimtek dibuka secara resmi oleh Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, yang hadir bersama Wakil Ketua I Herlin Beatrix M. Monim dan Wakil Ketua III H. Supriyadi Laling. Hadir pula Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Dedi Minarwan, serta perwakilan dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI.
Dalam sambutannya, Denny Bonai menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas anggota dewan agar mampu menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara maksimal.
“Anggota dewan berasal dari berbagai latar belakang. Karena itu, peningkatan kapasitas seperti ini menjadi penting, agar kami mampu menelaah kebijakan daerah dengan lebih tajam dan bersinergi dengan pemerintah provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Jawa Barat Dedi Minarwan menyampaikan pesan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menekankan pentingnya membangun relasi terbuka antara eksekutif dan legislatif.
“Hubungan yang terbuka antara kedua lembaga penting untuk menciptakan sinergi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan. Kepercayaan dan komunikasi yang baik akan memperkuat fondasi pembangunan daerah,” katanya.
Dalam konteks otonomi daerah, lanjutnya, legislatif memegang peran penting sebagai penyeimbang yang konstruktif sekaligus mitra strategis bagi eksekutif.
Sekretaris DPR Papua, Dr. Juliana J. Waromi, SE, M.Si yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menambahkan bahwa Bimtek juga menjadi momentum penting untuk membahas potensi peningkatan PAD Papua.
“Salah satu strategi yang bisa dilakukan DPR Papua adalah mendorong pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara lebih produktif agar dapat menghasilkan pemasukan daerah,” jelasnya.
Melalui Bimtek ini, DPR Papua diharapkan semakin siap dan tajam dalam mengambil peran strategis untuk mendorong efisiensi anggaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran.
Sumber: Jurnal Mamberamo Foja
